Peristiwa

Ekonomi

News

Entertainment

Sports

Food & Travel

Tangerang Raya

Community

Gadget

Tips

Apps

Internet

Tekno News

Startup

Tekno

Kolom

Jurnalistika

jurnalistika.id &#8211; Negeri Jitika tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu kota berkelip sepanjang malam, menyorot jalanan yang dipenuhi baliho wajah-wajah politisi dengan senyum palsu. Di gedung-gedung tinggi, rapat rahasia berlangsung; kopi pahit diseruput, janji-janji dilontarkan, dan nasib rakyat dipertaruhkan.



Namun, di Negeri Jitika politik bukan lagi sekadar urusan kebijakan. Politik adalah arena tarung, meja judi, dan panggung teater, semua bercampur jadi satu. Setiap geng, komunitas, dan kelompok berpengaruh punya kepentingan, dan setiap kepentingan punya harga.



Politik di Negeri Jitika adalah tempat pengkhianatan dibayar dengan jabatan, dan kesetiaan diukur dari berapa banyak darah yang rela ditumpahkan.



Jelas di tengah hiruk-pikuk itu, ada sejumlah kekuatan yang mencoba menggapai puncak kekuasaan. Dan dua kekuatan besar paling mendominasi adalah Geng Slow dan Geng Bewok.



Geng Slow dipimpin oleh Koyoki, lelaki berpenampilan kalem dengan rambut yang selalu tersisir rapi. Wajahnya teduh, berlogat tenang, namun berotak seperti mesin.



Baca juga: <a href="https://internal.jurnalistika.id/opini/semua-aku-dipajaki-sebuah-cerpen-fiksi/">Semua Aku Dipajaki – (Sepotong Cerpen Fiksi)</a>



Ia memang jarang meninggikan suara, tapi satu kata darinya bisa menjatuhkan seorang pejabat ke dasar jurang politik. Baginya, politik adalah matematika, kalkulasi presisi tanpa emosi.



Sementara di seberang, berdiri Mar Bewok, pemimpin Geng Bewok. Tubuhnya besar, wajahnya ditumbuhi jenggot tebal yang membuatnya terlihat seperti beruang lapar. Suaranya berat, langkahnya lamban, tapi kepalanya tajam seperti pisau cukur.



Geng Slow dan Geng Bewok pernah menjadi musuh bebuyutan di masa lalu. Tapi, pemilihan Ketua Geng Negeri Jitika kali ini mengubah segalanya.



<h2 class="wp-block-heading">Meja Perundingan</h2>



Restoran di pinggir Sungai Arjuna malam itu terasa sunyi. Angin malam mengusir asap rokok ke arah jendela, sementara dua pria duduk berhadapan di meja pojok, saling menatap seperti dua singa di padang yang sama.



“Kau datang juga, Koy,” suara Mar Bewok berat, seperti batu yang digeser dari dasar sungai.



Koyoki tidak langsung menjawab. Ia memutar cangkir kopinya, menatap permukaan hitam yang beriak sebelum berkata pelan, “Kali ini, kita tak bisa saling bunuh.”



Di sebelah Mar, berdiri Raka, tangan kanan sekaligus otak strategi Geng Bewok. Matanya tajam seperti bilah pisau, seolah menguliti setiap kata Koyoki.



“Kenapa sekarang?” Raka menyela. “Dulu kalian menutup semua jalan kami. Kalian anggap kami cuma preman pasar.”



“Bahkan, kalian menjatuhkan kami habis-habisan.” tambahnya.



Koyoki tersenyum samar. “Karena kali ini, kami tak punya calon yang cukup kuat. Kami tahu batas kekuatan kami. Dan kami tahu, sendirian, kau juga tak akan menang melawan aliansi geng-geng kecil.”



Mar Bewok menyandarkan punggungnya, menghela napas berat. “Lalu? Kau ingin aku menandatangani kontrak bunuh diri? Jadi boneka kalian?”



“Kau bukan boneka, Mar,” jawab Koyoki dingin. “Kau sekutu. Tapi permainan ini harus jelas. Kau duduk di kursi Ketua Geng Negeri Jitika. Kami pegang kendali arus kekuasaan. Semua orang dapat bagiannya, semua senang.”



Keheningan menggantung beberapa detik. Lalu Mar terkekeh pelan, tawa rendah yang terdengar lebih menyeramkan daripada suara ancaman.



“Kau lupa, Koy,” katanya, “boneka yang sabar biasanya belajar menggerakkan tali sendiri.”



Walau perundingan itu tampak panas, kedua geng saling menatap dengan sorot mata tajam bak singa yang ingin menerkam mangsa, Geng Bewok tetap sepakat dengan tawaran Geng Slow.



<h2 class="wp-block-heading">Kemenangan Telak</h2>



Pemilihan Ketua Geng Negeri Jitika berubah menjadi pesta kemenangan. Geng Slow mengerahkan uang dan jaringan media, Geng Bewok mengerahkan otot dan pengaruh jalanan. Kampanye mereka seperti badai, tak ada yang bisa menahan.



Memang geng-geng kecil memberi perlawanan, mengandalkan ilmu pengetahuan soal negeri Jitika. Menawarkan idealisme soal kehidupan lebih baik bersama mereka, namun perlawanan itu tak berarti.



Geng Bewok punya segalanya, sementara Geng Slow menguasai maya dan nyata. Geng kecil tak bisa berbuat apa-apa, selain menyerah dan menyatu. Terlebih banyak dari ketua-ketua mereka yang tersandera.



Baca juga: <a href="https://internal.jurnalistika.id/opini/asal-bapak-senang-sepotong-cerpen-fiksi/">Asal Bapak Senang – (Sepotong Cerpen Fiksi)</a>



Pada malam pengumuman, Mar Bewok berdiri di podium, tangan terangkat tinggi, sorak-sorai membahana dari ribuan pendukung. Kamera media menyorot wajahnya, mengabadikan senyum tebal yang bagi orang awam tampak seperti euforia, tapi bagi Koyoki adalah peringatan.



Melihat sumringahnya senyum Mar Bewok, di belakang panggung, Koyoki bertepuk tangan pelan, tatapannya tetap dingin. Ia tahu, kemenangan hanyalah langkah pertama.



<h2 class="wp-block-heading">Bulan-bulan Manis Kebersamaan</h2>



Bulan-bulan pertama pemerintahan baru terasa seperti musim semi yang tak kunjung habis. Jalan-jalan kota dipenuhi baliho ucapan selamat, media memuja-muji “koalisi emas”, dan anggota geng, yang muak dengan kekacauan lama, mulai percaya bahwa sesuatu yang baik mungkin saja terjadi. Tanpa mereka sadari bahwa yang terpilih juga didalangi oleh orang lama.



Dalam ruang rapat pusat kekuasaan, Koyoki duduk di kursinya seperti raja yang baru saja menaklukkan kerajaan asing. Orang-orang Geng Slow menempati kursi strategis.



Mulai dari ketua bidang geng, lembaga keamanan, bahkan media nasional. Setiap proposal kebijakan melewati meja mereka. Setiap proyek besar menunggu tanda tangan mereka.



“Semua terkendali,” kata Rudi, kepala strategi Geng Slow, suatu malam. “Bewok patuh. Kita memimpin tanpa harus mengotori tangan.”



Koyoki menatap peta kekuasaan di hadapannya. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh keyakinan. “Patuh karena tahu siapa yang menghidupinya,” jawabnya dingin. “Dia butuh kita.”



Di sisi lain kota, di markas Geng Bewok, suasananya jauh berbeda. Tak ada pesta, tak ada euforia berlebihan. Hanya rapat-rapat larut malam, kopi pekat, dan diskusi yang nyaris tanpa suara.



Raka duduk di ujung meja, mengutak-atik ponselnya sambil menandai daftar nama di tablet. Nama-nama pejabat, komandan, hingga pengusaha yang selama ini loyal ke Geng Slow. Satu per satu mereka dicatat, dianalisis, dan dicari titik lemahnya.



“Jangan sentuh mereka dulu,” kata Mar Bewok, suaranya berat. “Biarkan Koyoki merasa semua aman. Kita butuh mereka tertidur.”



Raka mengangguk. “Tertidur, lalu mati tanpa tahu siapa yang menaruh racun.”



Malam demi malam, jaringan Geng Bewok merayap seperti bayangan. Mereka menempatkan orang-orangnya di posisi kunci, staf-staf muda, konsultan tak dikenal, dan aparat lapangan yang seolah tidak penting. Semua bergerak senyap, tanpa meninggalkan jejak.



Kenyamanan membuat Geng Slow buta. Mereka sibuk membagi kue kekuasaan, merancang proyek mercusuar, dan bersaing mendapatkan perhatian publik. Tidak ada yang sadar bahwa setiap langkah mereka sudah dihafal, setiap kelemahan mereka sudah dicatat.



<h2 class="wp-block-heading">Serangan Balik Diam-Diam</h2>



Bulan ketujuh, pukulan pertama datang, pelan tapi mematikan.



Sebuah media nasional merilis laporan investigasi tentang dugaan suap proyek infrastruktur. Nama yang muncul di halaman depan adalah Bayu Hartanto, pejabat muda sekaligus loyalis Geng Slow yang dikenal bersih. Rekaman percakapan bocor, lengkap dengan angka-angka dan kode transfer yang mustahil dibantah.



Koyoki menatap layar televisi malam itu, wajahnya tak menunjukkan emosi. Tapi jarinya mengetuk meja tanpa henti, tanda pikirannya berputar cepat.



“Ini bukan kebetulan,” katanya lirih.



Rudi berdiri di ujung ruangan, gelisah. “Kita bisa atur ini. Kita masih punya orang di media. Besok berita ini bisa dibalik.”



Koyoki menggeleng pelan. “Tidak, Rud. Ini terlalu rapi. Ini pesan.”



Pesan kedua datang seminggu kemudian. Dimas Arya, orang kepercayaan lain dari Geng Slow, digiring keluar gedung pemerintah oleh petugas keamanan, dituduh menggelapkan dana bantuan sosial. Kamera media menyorot wajahnya yang pucat, dan dalam hitungan jam, video itu viral ke seluruh negeri.



Di markas rahasia Geng Slow, ketegangan menebal. Rudi membanting laporan ke meja. “Ini tidak mungkin! Dimas bersih. Semua transfer lewat jalur kita. Tidak ada yang bocor.”



Koyoki menatap tajam. “Kalau tidak mungkin, artinya ada yang membuatnya mungkin. Siapa yang kita percaya sekarang?”



Sementara Geng Slow terjebak dalam paranoia, Raka mengawasi semuanya dari jauh. Di ruang kerjanya yang sunyi, ia duduk di depan layar laptop, menatap grafik dan laporan intelijen.



“Dua pion jatuh,” katanya tenang. “Sisanya menunggu giliran.”



Mar Bewok berdiri di belakangnya, menatap keluar jendela. “Jangan terburu-buru. Hancurkan fondasinya pelan-pelan. Biarkan mereka merasa masih berkuasa, sampai tanah di bawah mereka benar-benar hilang.”



Gelombang ketiga datang lebih besar. Dokumen rahasia proyek mercusuar Geng Slow bocor ke publik. Detail aliran dana, nama-nama penerima, hingga percakapan internal beredar di media. Protes rakyat meledak di jalanan, sementara lawan-lawan politik yang dulu diam kini mulai berani bersuara.



Rudi menghantam meja rapat dengan kepalan tangan. “Ini sabotase! Seseorang dari dalam membocorkan semua ini.”



Koyoki berdiri diam, menatap dinding seolah sedang membaca peta tak kasatmata. “Ini bukan sabotase,” katanya pelan. “Ini eksekusi.”



Di sisi lain kota, Raka menutup laptopnya, senyumnya dingin. “Mereka belum sadar. Dan itu yang membuatnya indah.”



Bulan-bulan manis telah berubah menjadi bulan-bulan penuh paranoia.



Orang-orang Geng Slow saling mencurigai, saling menyalahkan. Loyalitas yang dulu kokoh kini retak, seperti kaca yang pecah oleh retakan kecil.



Mereka masih mencoba melawan, masih mencoba mengendalikan keadaan, tetapi setiap langkah terasa seperti menembak bayangan: tidak pernah mengenai sasaran.



Sementara itu, Mar Bewok tetap memainkan perannya dengan sempurna. Di depan publik, ia masih tampak sebagai pemimpin yang bersahaja, patuh pada kesepakatan aliansi.



Ia tetap menelepon Koyoki, tetap mengucapkan kalimat yang sama, “Kita satu perahu, Koy.” Tapi di ruang rapat rahasia, kalimat lain yang keluar dari mulutnya.



“Perahu ini milik kita,” ucap Mar dengan suara berat, “dan mereka hanya penumpang yang akan kita buang ketika badai datang.”



<h2 class="wp-block-heading">Perang yang Terlambat</h2>



Melihat ini, Geng Slow tentu tidak tinggal diam. Mereka mencoba melawan balik. Mereka menggerakkan jaringan lama, membiayai kampanye hitam, menekan aparat, bahkan mencoba menjebak loyalis Bewok.



Namun, semua rencana bocor. Setiap langkah terendus, setiap strategi dipatahkan sebelum sempat dieksekusi.



“Bagaimana bisa?” teriak Koyoki dalam rapat darurat. “Orang-orang itu kita yang tempatkan!”



Rudi menunduk, suaranya hampir tak terdengar. “Mereka sudah diganti, Koy… pelan-pelan. Tanpa kita sadar.”



Operasi besar yang dirancang untuk menjatuhkan Mar Bewok justru berbalik arah. Dokumen rahasia bocor ke publik, menjerat hampir semua petinggi Geng Slow.



Dalam semalam, kekuasaan yang dibangun selama bertahun-tahun runtuh seperti gedung tua yang diguncang gempa. Di ruang kerjanya yang sepi, Koyoki berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip.



“Aku yang memelihara naga ini,” gumamnya lirih, “dan aku yang dimakannya.”



<h2 class="wp-block-heading">Penguasa Tunggal</h2>



Malam kemenangan Mar Bewok terasa seperti awal era baru. Di balkon gedung pusat kekuasaan, ia berdiri di samping Raka, menatap ribuan massa yang bersorak memanggil namanya.



“Sekarang,” kata Raka, suaranya rendah tapi tegas, “kita tak lagi jadi bayangan. Negeri ini… milik kita.”



Mar Bewok mengangguk pelan, matanya tajam. “Koyoki pikir aku bonekanya. Dia lupa… boneka yang sabar selalu belajar memotong talinya sendiri.”



Di kafe tua di sudut kota, orang-orang membicarakan kejatuhan Geng Slow seperti legenda urban.



“Aku dengar Koyoki kabur ke luar negeri,” kata seorang pria tua.



&nbsp;“Bukan,” sahut temannya, “dia sembunyi. Menunggu.”



Yang ketiga menghela napas. “Tak ada yang abadi di Jitika. Hari ini kau penguasa, besok kau hanya catatan kaki.”Di layar televisi di sudut kafe, wajah Mar Bewok kembali muncul. Senyum tipisnya menatap lurus ke kamera, seolah berkata pada seluruh negeri “Aku bukan bayangan. Aku matahari.”



Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLekrgswxK_GAw?hl=id&amp;gl=ID&amp;ceid=ID%3Aid">sini</a>.



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
Disclaimer: Cerita ini adalah karya fiksi. Semua nama tokoh, tempat, peristiwa, dan kebijakan yang digambarkan hanyalah hasil imajinasi penulis. Jika ada kesamaan dengan kejadian, nama, atau situasi di dunia nyata, hal tersebut semata-mata kebetulan dan tidak disengaja.
</blockquote>



Ditulis oleh: Lamboroada

Ilustrasi cerpen Geng Slow vs Geng Bewok.

Geng Slow vs Geng Bewok – (Sepotong Cerpen Fiksi)

Kholili Syauqi

jurnalistika.id &#8211; Menjelang peringatan <a href="https://www.jurnalistika.id/topik/hut-ri-ke-80/">HUT ke-80 RI</a> pada 17 Agustus 2025, media sosial diramaikan dengan munculnya fenomena pengibaran bendera <a href="https://www.jurnalistika.id/topik/one-piece/">One Piece</a>. Sebuah bendera dengan bentuk tengkorak dan bertopi jerami yang dalam anime One Piece disebut Jolly Roger.



Bendera Jolly Roger merupakan identitas kelompok bajak laut Mugiwara, yang dipimpin oleh tokoh utama dalam serial anime asal Jepang tersebut yakni Monkey D. Luffy.



Anime <a href="https://www.jurnalistika.id/topik/one-piece/">One Piece</a> sendiri memang kerap kali identik dengan penggambaran kebebasan hingga perlawanan terhadap ketidakadilan. Misalnya sang tokoh utama, Monkey D. Luffy, digambarkan sebagai sosok yang berani, bebas, dan tak segan melawan penguasa yang bertindak sewenang-wenang.



Setiap bajak laut di dunia One Piece memang memiliki ciri khas bendera masing-masing yang dikibarkan di atas kapal. Semuanya pun punya arti tersendiri bagi para kelompok pengembara laut.



Adapun Jolly Roger yang berkibar di kapal Monkey D Luffy dan rekannya disebut bermakna impian besar, kebebasan, hingga tekad untuk menentang otoritas dunia yang represif.



Pasalnya, dalam cerita kelompok Mugiwara sering terlihat berseberangan dengan pemerintah dunia, terlebih-lebih Angkatan Laut atau Marinir. 



Berkibarnya bendera One Piece jelang HUT RI ke-80 bisa saja dikarenakan penggemar anime ini merasa nilai-nilai yang disampaikan relevan dengan kondisi bangsa. Mengingat masih ada banyak yang tampak wajah ketidakadilan yang terjadi di negeri ini.



Bisa juga disebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Atas dasar itu, banyak pengguna media sosial berpandangan bahwa simbol ini mencerminkan ketidakpuasan dalam bentuk protes yang kreatif dan sindiran terhadap kondisi bangsa.



Hingga saat ini, bendera tersebut terlihat berkibar di sejumlah ruang di masyarakat mulai dari rumah hingga kendaran-kendaran. Bahkan ada warganet yang mengunggah foto pengibaran bendera One Piece tersebut di bawah bendera merah putih.



<h2 class="wp-block-heading">Beragam Respons</h2>



Melihat keramaian yang terjadi mengenai pengibaran bendera One Piece, pemerintah pun turut angkat bicara. Misalnya dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang menyebut ada upaya memecah belah bangsa di balik fenomena ini.



“Kami juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan, memang ada upaya ya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkap Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara.



Selain itu, Menko Polkam Budi Gunawan juga turut menanggapi fenomena pengibaran bendera manga One Piece jelang HUT RI 17 Agustus. Dia tegaskan soal konsekuensi pidana yang telah diatur dalam undang-undang.



Menurutnya, gerakan pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk provokasi yang bisa menurunkan wibawa dan derajat bendera Merah Putih. Karenanya, ia menyebut pemerintah akan mengambil langkah tegas jika ada upaya kesengajaan dalam penyebaran narasi itu.



Bukan cuma itu, Budi juga mengingatkan kepada masyarakat tentang konsekuensi pidana jika mencederai kehormatan bendera Merah Putih sebagai lambang negara yang telah diatur dalam undang-undang.



&#8220;Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan &#8216;Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun.&#8217; Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara,&#8221; katanya,



Apabila menilik ke belakang, hal serupa pernah terjadi saat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kala itu, ada pengibaran bendera selain merah putih secara masif, yakni Bintang Kejora.



Namun, Gus Dur tidak mencemaskan pengibaran aksi tersebut. Justru sebaliknya, ia menanggapi dengan santai.



“Ya sudah anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul kata Gus Dur, dikutip dari Tempo.co.&nbsp;



Padahal itu adalah sesuatu yang nyata jika dibandingkan dengan pengibaran bendera One Piece yang fiksi. Respon pejabat seakan banyak kekhawatiran atas protes lewat pengibaran bendera One Piece ini.



Padahal belum jelas soal bahaya terhadap negara dari pengibaran bendera One Piece. Respon dari pejabat terkait fenomena ini justru bisa membentuk opini masyarakat, bahwa ada kesesuaian dengan cerita anime One Piece.



Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLekrgswxK_GAw?hl=id&amp;gl=ID&amp;ceid=ID%3Aid">sini</a>.

Ilustrasi pengibaran bendera anime Once Piece, Jolly Roger.

Pengibaran Bendera One Piece Marak Jelang HUT RI, Pemerintah Cemas?

jurnalistika.id &#8211; Usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar penerima bantuan sosial dan beasiswa dari pemerintah diwajibkan mengikuti program Keluarga Berencana, khususnya vasektomi bagi pria, memunculkan keprihatinan serius.



Kebijakan itu disebut bertujuan mengurangi beban fiskal negara sekaligus mendorong keterlibatan laki-laki dalam urusan reproduksi. Namun di balik narasi pemerataan bantuan dan efisiensi sosial, tersimpan potensi pelanggaran hak dasar yang tak bisa dianggap sepele.



&#8220;Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi,&nbsp;sabab nu beukian mah salakina.&nbsp;Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,&#8221; tutur Dedi&nbsp;di Bandung, Senin (28/4) dikutip dari&nbsp;Antara.



Baca juga: <a href="https://internal.jurnalistika.id/kesehatan/ramai-bahas-vasektomi-kenali-prosedur-efek-samping-hingga-manfaatnya/">Ramai Bahas Vasektomi, Kenali Prosedur, Efek Samping, hingga Manfaatnya</a>



Bahkan, Dedi Mulyadi menyarankan ketika menuruntkan bansos akan ada pemeriksaan terlebih dahulu. 



&#8220;Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu,&#8221; lanjutnya.



Gagasan untuk mengintegrasikan kebijakan bantuan sosial dengan intervensi tubuh warga, baik secara langsung maupun terselubung, bukan hal baru dalam sejarah politik pembangunan.



Namun ketika negara mulai mempersyaratkan tindakan medis permanen seperti vasektomi demi sekeping bantuan, maka batas antara kebijakan sosial dan pemaksaan reproduktif menjadi sangat tipis.



<h2 class="wp-block-heading">Ironi Sosial: Mengatur yang Miskin, Bukan Menghapus Kemiskinan</h2>



Vasektomi, seperti juga metode kontrasepsi lainnya, adalah hak dan pilihan pribadi. Negara boleh menganjurkan, mengedukasi, bahkan memfasilitasi program KB. 



Namun, menjadikan prosedur medis sebagai syarat administratif untuk mendapatkan hak sosial adalah bentuk kontrol yang melampaui batas etika kebijakan.



Ia menjadikan tubuh sebagai komoditas, dan reproduksi sebagai angka statistik yang bisa ditekan demi stabilitas fiskal.



Tentu dapat dipahami niat baik dari kebijakan pengendalian kelahiran, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup keluarga.



Baca juga: <a href="https://internal.jurnalistika.id/ekonomi/mengapa-makanan-basah-penting-untuk-kesehatan-kucing-anda/">Mengapa Makanan Basah Penting untuk Kesehatan Kucing Anda?</a> 



Argumentasi Gubernur bahwa keluarga miskin cenderung memiliki banyak anak, dan karena itu perlu dikendalikan, mencerminkan sebuah ironi sosial yang klasik. Menyalahkan korban atas kondisi struktural yang diciptakan oleh ketimpangan kebijakan selama bertahun-tahun.



Relasi antara kemiskinan dan jumlah anak bukanlah hubungan sebab-akibat yang sesederhana logika birokrasi. Tingginya angka kelahiran di kelompok prasejahtera adalah cermin dari minimnya pendidikan, terbatasnya akses layanan kesehatan, dan rendahnya daya jangkau program keluarga berencana yang humanis.



Maka menjadi tidak adil jika negara menyasar kelompok miskin untuk “dikendalikan”, sementara akar masalah strukturalnya tetap dibiarkan.



Keluarga miskin bukan “beban”, melainkan korban dari sistem yang gagal menciptakan keadilan distribusi sumber daya. Negara tidak bisa melempar tanggung jawab itu ke dapur rakyat dengan cara meminta mereka “berhenti punya anak”.



Bukankah keadilan sosial justru mengharuskan negara hadir memperluas pilihan dan daya hidup warga, bukan membatasinya lewat syarat-syarat medis yang tidak semua orang pahami implikasinya?



<h2 class="wp-block-heading">Berpotensi Langgar HAM</h2>



Dari sisi hak asasi manusia, kebijakan ini juga mengandung risiko serius. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan kehidupan reproduksinya sendiri.



Ketika pemerintah menjadikan vasektomi sebagai prasyarat menerima bantuan, secara tidak langsung negara tengah memonopoli keputusan reproduksi rakyat miskin.



Tindakan itu berpotensi sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip bodily autonomy yang dijamin dalam berbagai konvensi hak asasi manusia.



Baca juga: <a href="https://internal.jurnalistika.id/peristiwa/mengenang-4-tokoh-buruh-indonesia-dan-jasanya-yang-tak-terlupakan/">Mengenang 4 Tokoh Buruh Indonesia dan Jasanya yang Tak Terlupakan</a>



Misalnya dalam Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental setinggi-tingginya.



Hal itu mencakup hak untuk merencanakan keluarga, memilih metode kontrasepsi, atau memilih tidak menggunakan kontrasepsi, yang harus bersifat sukarela dan tanpa paksaan



Ketika bantuan sosial, yang semestinya bersifat non-diskriminatif, disyaratkan dengan prosedur medis, maka pilihan itu menjadi semu. 



Mereka yang menolak vasektomi mungkin harus hidup tanpa bantuan, sedangkan yang menerima, bisa jadi melakukannya karena terpaksa. Dalam konteks ini, kebijakan berubah dari pemberdayaan menjadi pemaksaan.



<h2 class="wp-block-heading">Bisa Jadi Pemicu Konflik Domestik Baru</h2>



Ironisnya, alih-alih memperkuat posisi perempuan dalam keluarga, kebijakan ini bisa memperlemah daya tawar mereka. Di banyak komunitas, keputusan medis tetap berada di tangan laki-laki.



Jika negara mewajibkan KB pria tanpa memastikan adanya literasi, kesadaran, dan pendampingan psikososial yang memadai, maka ia justru membuka ruang konflik domestik baru yang tak kalah problematik.



Perlu juga mewaspadai pendekatan yang menempatkan keluarga miskin sebagai beban anggaran. Ketika Gubernur menyebut persalinan sesar bernilai Rp25 juta lebih baik digunakan untuk membangun rumah, ia sedang memosisikan kelahiran sebagai kerugian fiskal.



Pandangan seperti ini tidak hanya merendahkan hak kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mengabaikan tugas konstitusional negara untuk melindungi kehidupan sejak awal.



<h2 class="wp-block-heading">Apakah Solusi Ekonomi?</h2>



Pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar efektif dari sudut pandang ekonomi dan pembangunan? Jawabannya meragukan. 



Pemangkasan angka kelahiran tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan. Tanpa investasi pada pendidikan, keterampilan kerja, dan distribusi ekonomi yang adil, jumlah anak sedikit pun tidak menjamin perbaikan hidup. Yang ada, rakyat hanya dibungkam secara biologis, tapi tetap dibiarkan dalam kemiskinan struktural.



Mendorong laki-laki berperan dalam KB tentu perlu diapresiasi. Selama ini tanggung jawab kontrasepsi kerap dibebankan pada perempuan.



Namun keterlibatan laki-laki harus berbasis kesadaran, bukan syarat bantuan. Jika tidak, bisa jadi hanya akan menciptakan masyarakat yang tunduk karena lapar, bukan karena paham.



Negara boleh mengatur birokrasi, tapi tidak bisa mengatur tubuh warganya. Tubuh bukan milik negara. Ia milik individu, yang martabatnya dijamin oleh konstitusi.



Kesejahteraan tidak boleh dibangun di atas intervensi paksa terhadap tubuh rakyat yang paling rentan. Dalam demokrasi, kebijakan seharusnya memperluas pilihan, bukan mempersempitnya lewat imbalan yang menggoda tapi mengandung risiko permanen.



Akhirnya, semua harus kembali ke prinsip dasar bahwa keadilan sosial tidak bisa diraih lewat kontrol terhadap rahim atau saluran reproduksi. Ia hanya bisa dicapai melalui kebijakan yang menghormati martabat, memperkuat literasi, dan membuka akses pada layanan yang layak.



Jika tidak, negara hanya akan melanjutkan sejarah lama: mengatur tubuh orang miskin demi stabilitas, sembari membiarkan ketimpangan tetap tumbuh tanpa henti.



Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLekrgswxK_GAw?hl=id&amp;gl=ID&amp;ceid=ID%3Aid">sini</a>.



(Opini)

Vasektomi Bersyarat: Kontrol Negara atas ‘Rahim’ Rakyat

jurnalistika.id &#8211; Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, <a href="https://www.jurnalistika.id/topik/mahfud-md/">Mahfud MD</a>, menegaskan siap memberikan keterangan terkait dugaan mark up proyek kereta cepat atau <a href="https://www.jurnalistika.id/topik/whoosh/">Whoosh</a> yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



“Kalau dipanggil, saya akan datang,&#8221; kata Mahfud di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).



Namun, <a href="https://www.jurnalistika.id/topik/mahfud-md/">Mahfud MD</a> monolak jika diminta membuat laporan ke KPK terkait polemik ini.



&#8220;Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga,” tambahnya.



Baca juga: <a href="https://internal.jurnalistika.id/news/kpk-selidiki-dugaan-korupsi-proyek-kereta-cepat-whoosh-era-jokowi/">KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh Era Jokowi</a>



Menurutnya, KPK tidak berhak mendorong dirinya untuk membuat laporan karena tidak ada kewajiban hukum.



“Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor,” imbuhnya.



Pernyataan Mahfud muncul usai dirinya sempat mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.



“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujarnya kala itu.



<h2 class="wp-block-heading">KPK Selidiki Proyek Whoosh</h2>



Seperti diketahui, saat ini KPK tengah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi proyek Whoosh telah berjalan sejak awal 2025.



Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan kasus ini sudah naik ke tahap penyelidikan.



“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ungkapnya melalui pesan tertulis, Senin (27/10) sore seperti dikutip dari CNN Indonesia.



Sejumlah pihak yang berkaitan dengan proyek strategis nasional tersebut telah dimintai keterangan. Meski begitu, KPK belum mengungkap identitas para pihak yang terlibat karena proses penyelidikan masih bersifat tertutup.



Baca juga: <a href="https://internal.jurnalistika.id/news/thrifting-ilegal-bakal-diberantas-purbaya-buka-bukaan-alasan-dan-tujuannya/">Thrifting Ilegal Bakal Diberantas, Purbaya Buka-bukaan Alasan dan Tujuannya</a>



Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meminta publik memberi ruang bagi tim penyelidik untuk bekerja.



“Kita berikan ruang dan kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini supaya proses-prosesnya bisa betul-betul firm untuk menemukan dalam pencarian terkait dengan informasi ataupun keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh tim,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Senin (27/10) malam.



Budi memastikan penyelidikan terus berprogres tanpa hambatan berarti.



“Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres,” tandasnya.



Polemik proyek Whoosh kembali menjadi sorotan setelah muncul perbandingan biaya pembangunan antara Indonesia dan China yang dinilai janggal.



Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLekrgswxK_GAw?hl=id&amp;gl=ID&amp;ceid=ID%3Aid">sini</a>.

Mahfud MD. (Dok. Instagram @mohmahfudmd)

Proyek Kereta Cepat Diselidiki KPK, Mahfud MD Siap Beri Keterangan

KPK Selidiki Proyek Whoosh